Marak OTT Kepala Daerah, Puskapkum: Kemendagri Gagal Melakukan Pembinaan

Pemerintahan  SENIN, 07 OKTOBER 2019 , 19:14:00 WIB | LAPORAN: YON MARYONO

Marak OTT Kepala Daerah, Puskapkum: Kemendagri Gagal Melakukan Pembinaan

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, Diciduk KPK/net

RMOLJabar. Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah kembali terjadi.

Baru baru ini, giliran  Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, diciduk  oleh lembaga anti rasuah itu. Hal ini   menandakan persoalan korupsi di daerah semakin akut dan integritas para kepala daerah telah sampai pada titik nadir.

Diungkapkan peneliti senior Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Rahmat Saputra, kasus korupsi yang kembali menjerat kepala daerah menunjukkan perbaikan tata kelola pemerintah di daerah belum berhasil.

"Pembinaan kepada Pemda semestinya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi nyatanya korupsi di daerah terus terjadi. Ini bukti Kemendagri gagal melakukan pembinaan ke pemda-pemda," ujar Rahmat kepada Kantor Berita RMOLJabar, melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/10).

Mahasiswa program doktor Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung ini mengatakan pola korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sebenarnya mudah diidentifikasi. Artinya, sambung Rahmat, pemerintah pusat dengan kewenangan yang dimiliki dapat menutup potensi korupsi yang muncul di daerah. "Tapi sayangnya, sudah ratusan kepala daerah tersangkut korupsi dengan pola yang hampir sama, tetapi tidak ada upaya pencegahan. Ini ada apa?" tanya Rahmat.

Dosen hukum otonomi daerah di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini juga menyoroti kerja KPK dari sisi pencegahan. Menurut dia, semestinya KPK dapat membentuk sistem antikorupsi di level pemerintah daerah. "Sayangnya KPK lebih menonjol aksi penindakannya, nyatanya pencegahan tidak terjadi di pemda," keluh Rahmat.

Ia menyarankan agar KPK dan Kementerian Dalam Negeri membuat sistem pencegahan korupsi di level daerah. Ia mencontohkan pengelolaan pemerintah daerah berbasis elektronik dapat menjadi alternatif pencegahan korupsi. "Namun, jangan hanya simbolik saja. Harus terbentuk sistem antikorupsi yang kokoh dan ajeg," tandas Rahmat yang tengah menyiapkan disertasi tentang "Sistem Otonomi Daerah di Era 4.0" ini. demikian Rahmat. [son]

Komentar Pembaca
Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

Erick Thohir Cocok Jadi Menpora

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 15:25:33

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

KPK Tangkap Tangan Bupati Indramayu

SELASA, 15 OKTOBER 2019 , 13:45:26

Gibran, Pemuda Dengan Tulang Punggung yang Muda Membungkuk
Anies Dan 100 Ribu Bougenville

Anies Dan 100 Ribu Bougenville

KAMIS, 22 AGUSTUS 2019 , 06:16:00

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Perpustakaan Keliling Satgas Yonif 411/Pandawa Kostrad