Keluarkan Perppu Revisi UU KPK, Ganjalan Jokowi Bukan Soal Hukum Tapi Elit Politik

Politik  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 08:59:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Keluarkan Perppu Revisi UU KPK, Ganjalan Jokowi Bukan Soal Hukum Tapi Elit Politik

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/net

RMOLJabar. Mayoritas publik menganggap pengesahan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh DPR adalah upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu terungkap dari rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merekam pendapat masyarakat mengenai revisi UU KPK.

Sebanyak 76,3 persen publik bahkan setuju Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK baru.

Presiden Jokowi belum bersikap dia terkesan takut menerbitkan Perppu sebagaimana di aspirasikan publik.

Pasalnya, jika Jokowi menerbitkan Perppu, dia akan berhadapan dengan partai-partai pendukungnya di parlemen yang selama ini jadi promotor revisi UU lembaga anti rasuah itu.

Jokowi semakin bimbang lantaran ada anggapan yang berkembang bahwa penerbitan perppu bisa berujung pada pemakzulan.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun memastikan mantan walikota Solo itu tidak akan tersandung kasus hukum hanya gara-gara menerbitkan perppu.

Nggak ada masalah hukum kalau Presiden Jokowi mau keluarkan Perppu KPK,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (7/10).

Menurutnya, masalah Jokowi sebatas persoalan politik. Persoalan itu dalam lingkup elite-elite partai yang ingin UU KPK baru berlaku.

Yang ada, ya, masalah politik saja. Itupun soal politik dengan elite-elite parpol saja, tidak dengan rakyat banyak,” pungkasnya seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.[son]

Komentar Pembaca
Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA
IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00