KABUPATEN BANDUNG

Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Minta Pimpinan Daerah Patuhi Aturan Ini

Politik  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 17:01:00 WIB | LAPORAN: DILA NASHEAR

Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Minta Pimpinan Daerah Patuhi Aturan Ini

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehuddin/RMOLJabar

RMOLJabar. Bawaslu Kabupaten Bandung mengingatkan pimpinan daerah (bupati/ wakil bupati) diwilayahnya tidak melakukan langkah promosi, demosi dan rotasi pejabat memasuki tahapan Pilkada tahun 2020.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung Januar Solehuddin menuturkan imbauan itu telah sesuai dengan pasal 71 undang- undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Dipasal itu disebutkan 'Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri," terang Januar, Selasa (8/10).

Menurut Januar, jangka waktu penggantian jabatan (pejabat pemerintah) tersebut sebetulnya ditujukan kepada bupati atau petahana yang akan mencalonkan kembali di Pilkada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada saling untung-rugi di proses Pilkada.

"Bupati secara jelas dalam UU 10/16 tersebut dilarang melakukan penggantian pejabat selama 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatannya baik itu promosi, rotasi ataupun demosi," ungkap Januar.

Selain itu, lanjut Januar, pada pasal 71 angka (3) bahwa Bupati (pimpinan daerah) dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

"Sanksi perihal pelanggaran tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, dapat dibatalkan (petahana) dalam penetapan calon oleh KPU," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Januar, mengingat tahapan Pilkada 2020 sudah dimulai Bawaslu Kabupaten Bandung, melakukan pencegahan dini dengan mengingatkan kepada bupati dan wakil bupati Bandung agar tidak melakukan pelarangan tersebut.

"Kecuali penggantian jabatan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kami mengingatkan kembali kepada Bupati dan Wakil Bupati agar mentaati peraturan tersebut, ini langkah pencegahan kami dalam proses Pilkada di Kabupaten Bandung," kata Januar.

Januar menambahkan, pihaknya juga mengimbau kepada ASN dan Kepala Desa/Lurah agar bertindak netral dalam Pilkada di Kabupaten Bandung sesuai dengan pasal 2 huruf F Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal itu setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

"Kepala Desa  juga harus bertindak netral sesuai pasal 29 Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa," tandasnya. [yud]

Komentar Pembaca
Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA