KABUPATEN CIREBON

Pilkades Lebih Rawan Konflik Dibanding Pilpres

Politik  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 22:03:00 WIB | LAPORAN: YON MARYONO

Pilkades Lebih Rawan Konflik Dibanding Pilpres

Pengerahan Massa Saat Pilkades/net

RMOLJabar. Pemilihan Kepala Desa lebih rawan menimbulkan konflik sosial secara langsung ditengah masyarakat.

Camat Lemahabang Kabupaten Cirebon, Edi Prayitno, mengakui konflik langsung ditengah masyarakat disaat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kerap terjai. Pasalnya, polarisasi pemilih sangat terlihat, terlebih jika hanya ada dua calon Kepala Desa yang bersaing, .

Kami mencoba mengantisipasi potensi konflik terhadap Desa yang hanya memiliki dua calon, karena polarisasi sangat mencolok, kata Edi Prayitno pada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (9/10)

Edi mengaku sangat mengandalkan Polsek dan Koramil untuk mengumpulkan data intelejen karena itu sangat diperlukan pihak pengawas Kecamatan. Informasi itu digunakan memetakan wilayah yang rawan konflik, dan mengambil langkah-langkah antisipatif agar perhelatan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan sukses dan damai.

Pemetaan wilayah rawan konflik, mutlak diperlukan sebagai bahan analisa dan evalusi untuk suksesnya pemilihan Kepala Desa secara serentak di hari yang sama, ungkap Edi Prayitno

Hal senada diungkapkan Suhartono, (46), salah seorang anggota Panitia sebelas (11) Desa Cipeujehkulon. Dia menambahkan, potensi konflik langsung antara masa pemilih, dapat timbul jika salah mengelola urusan administrasi dan tidak terjaganya integritas dari para anggota Panitia sebelas.

Integritas dari para anggota Panitia sebelas merupakan syarat mutlak, harus netral dalam melaksanakan tahapan demi tahapan dalam proses pemilih Kuwu langsung, seperti dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) harus clear and clen, kata Sekretaris Panitia sebelas Desa Cipeujehkulon, tersebut

Sedangkan menurut salah satu Calon Kepala Desa Buntet, Suhana mengaku masih perlu ada perbaikan dan penyempurnan dari sisi Peraturan pemilihan Kepala Desa (Kuwu) yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup). Menurutnya, banyak celah penyalahgunaan administrasi yang berkaitan dengan hak pilih.

Kedepan celah-celah yang berpotensi meruncingkan konflik ditengah masyarakat yaitu pada daftar pemilih tetap (DPT), harus ada perbaikan dan ketegasan dalam administrasi DPT yang rawan konflik, harap Suhana

Ia menambahkan, politik uang dan intimidasi kerap terjadi ditengah masyarakat, sehingga hak masyarakat untuk berdemokrasi cacat, karena masyarakat tidak bebas dalam menentukan pilihannya untuk memilih siapa calon pemimpinnya.[son]



Komentar Pembaca