Aksi Mahasiswa Harus Dibarengi Kognisi Politik

Politik  KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 11:33:00 WIB | LAPORAN: RIDWAN ABDUL MALIK

Aksi Mahasiswa Harus Dibarengi Kognisi Politik

Direktur LKPP Adiyana Slamet/RMOLJabar

RMOLJabar. Sebagai kaum intelektual sejatinya aksi gerakan mahasiswa tidak dilakukan secara anarkis. Tindakan anarkisme pun dinilai beberapa kalangan, merupakan akibat daripada lemahnya pengetahuan politik dari peserta aksi.

Hal itu disampaikan, Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP), Adiyana Slamet saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (10/10).

Menurutnya, aksi mahasiswa tidak dilarang oleh negara bahkan diatur dalam UU terkait kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun, tetap harus mengacu pada aturan-aturan yang sifatnya konstitusional.

"Mahasiswa boleh aksi, tapi kemudian jangan anarki, jangan menabrakan diri dari aturan konstitusi yang sudah kita sepakati, kita kan negara demokrasi konstitusional, jadi harus taat terhadap konstitusi negara ini," ucap Adiyana.

Lebih lanjut, Adiyana menyebutkan, ada sebagian mahasiwa pada aksi yang dilakukan di Jawa Barat, tidak memiliki pengetahuan yang baik terkait apa yang akan disuarakan. Dengan kata lain, ada saja mahasiswa yang hanya sekedar hadir saja.

Padahal, lanjut Adiyana, Mahasiswa sebagai generasi intelektual, sudah seyogyanya memiliki basis pengetahuan politik yang baik. Sehingga, seluruh peserta aksi dapat memahami apa maksud dan tujuan aksi tersebut.

"Gerakan mahasiswa itu harus cerdas karena basisnya kan adalah basis intelektual, pasca aksi kemarin kita menilai kaget karena gelombang mahasiswa begitu cepat, sementara basis kognisi politiknya itu tidak terpenuhi," ujarnya.

"Ketika ngomong revisi UU KPK atau RUU KUHP itu menjadi bias, ditanya itu tidak paham, nah ini kan problem yah, karena orientasi individu warga negara itu akan bagus ketika terpenuhinya kognisi politik. Salah satunya yang menggugat itu harus paham," sambung Adiyana.

Adiyana juga menjelaskan, tindakan anarkisme pada aksi gerakan mahasiswa di Jawa barat, merupakan hasil daripada lemahnya pengetahuan politik dari peserta aksi. Sehingga, mudah sekali massa aksi disusupi oleh kelompok-kelompok yang memang ingin menunggangi gerakan mahasiwa untuk kepentingan kelompok itu sendiri.

"Kita kan mewanti-wangi bahwa gerakan ini adalah gerakan yang diharuskan oleh mahasiswa, tetapi kemudian kita juga mewanti-wanti jangan sampai aksi ini ditunggangi oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab, yang akhirnya itu dibenturkan secara vertikal antara mahasiswa dan negara," tegas Adiyana.

"Saya melihat aksi pertama masih murni, ketika satu semangat bahwa KPK ini jangan dilemahkan, tapi kemudian ketika hari-hari berikutnya itu ada indikasi ditunggangi, contoh ketika jam 6 malam itu ada kelompok yang merusak fasilitas publik dan itu bukan identik dengan gerakan mahasiswa," lanjut Adiyana.

Selanjutnya, Adiyana menambahkan, mahasiswa saat ini seyogyanya dapat melakukan atau menghadiri kajian-kajian atau diskusi publik terkait isu-isu terkini. Hal itu diyakini, dapat menjadi sumber referensi yang baik bagi pengetahuan politik mahasiswa, dan berdampak pada gerakan mahasiswa kedepannya.

"Mahasiswa adalah kaum intelektual, demo menyampaikan pesan politik itu harus ada isi, sehingga tidak ada lagi kemudian penunggang gelap yang memanfaatkan momentum itu," pungkasnya. [yud]



Komentar Pembaca