IPAL Komunal Untuk Kawasan Pemukiman Dan Industri

Politik  SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 12:09:00 WIB | LAPORAN: YUSLIPAR

IPAL Komunal Untuk Kawasan Pemukiman Dan Industri

Anggota DPR-RI Dedi Mulyadi/RMOLJabar

RMOLJabar. Dulu jumlah penduduk dunia tidak sebanyak sekarang sehingga jarak antar rumah tidak terlalu berdekatan. Begitu pula jarak antara sumur dan WC. Limbah kimia juga nyaris tidak ada. Sehingga air sumur bahkan cukup aman untuk diminum langsung.

Saat ini  bumi kita sudah tidak mampu lagi mengolah kotoran atau limbah yang sudah bermacam jenisnya dan terkontaminasi bahan kimia serta jumlahnya banyak. Diperlukan upaya manusia untuk mengolah air limbah dengan benar sehingga tdak mencemari air tanah dan lingkungan.

Terkait hal diatas, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Dedi Mulyadi mengusulkan pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di kawasan pemukiman dan kawasan industri.

Menurutnya, hal ini harus dibuat regulasi, ini bisa menjadi usulan nanti di DPR agar menjadi undang-undang. Jadi dibuat aturan yang lebih tinggi.

"Nanti itu setiap orang bikin area kasawan property harus di persyaratkan dibuat IPAL Komunal yang mengelola aliran air dari limbah rumah tangga. Sekarangkan belum ada regulasinya. Ini yang akan saya bawa ke DPR nanti, saya sampaikan melalui fraksi agar di sampaikan ke kementrian lingkunan hidup, jadi ini masuk sebagai persyaratan," kata Kang Dedi, di Purwakarta, Senin (14/10).

Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu mencontohkan, jika ada pihak yang akan membuat 400 rumah itu harus ada pembuatan sistem IPAL yang statusnya komunal yang mengelola sistem rumah tangga dibuat ke kolam itu dan menjadi jernih.

"Sekarangkan gak pernah ada ketentuan tersebut, kini orang buang limbahnya masing-masing. Diperkirakan untuk 400 kepala keluarga biaya pembuatan IPAL Komunal sekitar 350 juta, kan murah, tapi dampak efek positifnya untuk kepentingan publik sangat luas," tuturnya.

Dia menargetkan sungai-sungai minimal yang di dapil Purwakarta, Karawang dan Bekasi nanti bersih dan jernih. "Kita mulai dari daerah ini dulu, karena ini jangka panjang, misalnya ini selesainya 10 tahun baru selesai, tapi harus dimulai dari sekarang," ucapnya.

Sementara, yang berkaitan dengan kawasan industri, seperti yang berada di sekitaran DAS Cilamaya. Sejumlah pihak termasuk dirinya telah bergerak melakukan langkah-langkah strategis untuk penanggulangan pencemaran sungai tersebut.

"Untuk sungan cilamaya hasil lab-nya akan segera diketahui. Ya solusinya itu tadi, IPAL Komunal dan saya akan merekomendasikan untuk memaksa industri dan properti membuat IPAL Komunal. Bukan hanya Cilamaya, tapi juga DAS Ciherang," ucapnya.

Setelah dikoordinasikan dengan Bupati Karawang, Purwakarta dan Subang. Mendatang dia akan menemui Bupati Bekasi.

"Kita akan membicarakan ini, karena Bekasi juga berproblem pada aspek-aspek persampahan dan sungai. Saya ingin bicara ini sehingga kita mendorong pemerintahan Pak Jokowi merupakan pemerintahan yang memiliki basic kemaritiman, maka kemaritiman harus dimulai dari pengelolaan sungai yang bersih. Kalau pemerintah pusat memiliki pemerintahan Citarum Harum maka daerah ingin mendorong program Cilamaya Herang," demikian Kang Dedi. [yud]





Komentar Pembaca
Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA
IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00