Izin Blusting PT MSS Wewenang Polda Jabar

Hukum  SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 13:50:00 WIB | LAPORAN: RIZAL FADILLAH

Izin Blusting PT MSS Wewenang Polda Jabar

Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Diding Abidin/RMOLJabar

RMOLJabar. Terkait izin pertambangan yang diberikan untuk PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) dinilai telah sesuai prosedur.

Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jabar, Diding Abidin mengatakan, untuk izin peledakan yang memicu peristiwa 'hujan batu' bukan kewenangan pihaknya, tetapi Polda Jabar.

"Intinya, kalau izin pertambangan dari provinsi sudah betul, tetapi izin lain di atas izin itu, yaitu izin peledakan bukan kewenangan kita karena keluar dari Polda Jabar," ucap Diding, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (14/10).

Menurutnya, semua perizinan PT MSS yang saat ini telah memasuki perpanjangan telah sesuai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Adapun perizinan yang dilalui PT MSS, yaitu Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebelumnya dikeluarkan Pemda Purwakarta.

"Karena habis, diperpanjang lah sama kita karena sudah menjadi kewenangan kita berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Izinnya itu tanggal 22 Oktober 2015 dan akan habis 21 Oktober 2020," jelasnya.

Sementara terkait peristiwa 'hujan batu', kata Diding, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar melalui Inspektur Tambang akan segera mengevaluasi beberapa kewajiban izin pertambangan lainnya. Pasalnya, terdapat beberapa kewajiban yang harus dijalani PT MSS sebagai pemegang izin.

"Kalau gak salah minggu ini Inspektur Tambang Dinas ESDM turun ke lokasi. PT MSS juga harus membuat tanggul penahan. Setelah itu kita evaluasi, apakah akan dicabut. Saat ini dihentikan sementara," katanya.

Diding menyatakan, Dinas PMPTSP Jabar memiliki kewenangan untuk membatalkan maupun mencabut izin pertambangan PT MSS. Namun, pencabutan izin bisa dilakukan pihaknya jika ada permohonan dari semua pihak terkait sesuai pelanggaran yang dilakukan PT MSS.

"Jadi, silakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis memberikan pertimbangan teknis ke kami untuk kami cabut," tandasnya. [yud]




Komentar Pembaca
Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA
IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00