Tak Ingin Langgar UU Pilkada, Bupati Buru-Buru Rotasi Pejabat Pemkab Bandung

Pemerintahan  RABU, 16 OKTOBER 2019 , 15:50:00 WIB | LAPORAN: DILA NASHEAR

Tak Ingin Langgar UU Pilkada, Bupati Buru-Buru Rotasi Pejabat Pemkab Bandung

Pelantikan Pejabat Pemkab Bandung/ ist

RMOLJabar. Seolah tidak ingin melanggar undang undang Pilkada, Bupati Bandung Dadang M Naser langsung bergerak cepat melakukan langkah rotasi dan promosi para pejabat di lingkungan Pemkab Bandung.

Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, setidaknya ada 3 pejabat tinggi pratama yang resmi dilantik Bupati Bandung pada Selasa (15/10) kemarin untuk mengisi 3 kursi jabatan di pemerintahan.

Ketiga pejabat itu antara lain Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Diskar) Kabupaten Bandung Kawaludin kini menjabat posisi baru menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung.

Sedangkan, Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung sebelumnya yakni Asep Agus Maulana dirotasi untuk menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, Kemasyarakatan dan SDM.

Sementara itu Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, Kemasyarakatan dan SDM Sutarno Yono kini menempati jabatan baru Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskar) Kabupaten Bandung.

Dadang mengatakan bila pelantikan itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, percepatan pelayanan dan pengendalian manajemen keuangan serta program lainnya. Selain itu juga, sudah melalui prosedur dan aturan yang berlaku.

"Meski hanya menentukan 3 orang pejabat, prosedur tetap harus dijalankan, jadi ini merupakan hasil assessment (penilaian) pansel (panitia seleksi)," ujar Bupati dalam keterangan yang diterima, Rabu (16/10).

Bupati Dadang menambahkan, rotasi ini juga dilakukan lantaran ada salah satu jabatan yang mengalami kekosongan dikarenakan masalah kesehatan sehingga mengharuskan Bupati melakukan pelantikan tersebut.

"Kepala Satpol PP yang lama terkena musibah. Selama ia sakit, ditangani Plt (pelaksana tugas), sedangkan dalam organisasi masalah manajemen keuangan tidak bisa ditangani Plt yang sifatnya sementara, maka harus ada rotasi," jelasnya.

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Bandung mengingatkan pimpinan daerah (bupati/ wakil bupati) diwilayahnya tidak melakukan langkah promosi, demosi dan rotasi pejabat memasuki tahapan Pilkada tahun 2020.

Imbauan itu sesuai pasal 71 undang- undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dimana disebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Kemendagri). [son]



Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA