Pemda Diberi Anggaran Pendidikan Fantastis, Kok Gaji Guru PAUD Setara Bakul Pecel

Pemerintahan  JUM'AT, 18 OKTOBER 2019 , 01:52:00 WIB | LAPORAN: ALVIN ISKANDAR

Pemda Diberi Anggaran Pendidikan Fantastis, Kok Gaji Guru PAUD Setara Bakul Pecel

Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS, Wartanto(batik coklat)/RMOLJabar

RMOLJabar. Mendapat gelontoran anggaran yang fantastis, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Wartanto menganggap Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota kurang peduli terhadap program pendidikan Pemerintahan Pusat.

Tidak sedikit Pemda Kabupaten/Kota yang asik dengan programnya sendiri tanpa memerhatikan program dari Pemerintahan Pusat yang seharusnya disambut baik serta diimplementasikan di daerah.

"Pemerintah daerah sekarang kurang 'care' terhadap tugasnya, asik dengan programnya sendiri. Padahal (anggaran pendidikan) ini sudah diserahkan ke daerah namun banyak guru yang tidak terpikirkan, hanya guru-guru formal saja, guru-guru PAUD tidak terpikirkan," ucap Wartanto disela Konferensi Internasional SEAMEO CECCEP di Hotel Grand Mercure Bandung, Kamis (17/10).

Seperti diketahui, untuk tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintahan Pusat melalui Menkeu menggelontorkan anggaran 20 persen atau sebesar Rp 492,5 triliun yang khusus untuk anggaran pendidikan.

Dari besaran anggaran pendidikan tersebut, sebesar Rp 308,4 triliun ditransferkan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

"Hampir Rp 200 triliun masuk Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tunjangan guru dan dosen besar itu. BOS, BOP, itu semua anggaranya diserahkan untuk daerah melalui DAK-DAU sehingga sisanya di Kemendikbud hanya Rp 35 triliun dikurangi PIP Rp 9 triliun," bebernya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan PAUD dan Dikmas diserahkan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Mulai dari pendirian lembaga penyelenggaranya, rekrutmen pegawainya, gurunya, pengadaan bahan ajarnya, fasilitasnya, sampai evaluasinya dilakukan oleh daerah.

"Pemerintah pusat urusannya hanya menerbitkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Tentunya peraturan, Undang-Undang, yang kedua melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program di daerah, yang ketiga peningkatan mutu," paparnya.

Ditegaskan Wartanto, masa depan Negara Indonesia tergantung bagaimana upaya meningkatkan kualitas PAUD-nya. Akan tetapi, sampai sejauh ini sarana-prasarana PAUD di daerah tidak ada padahal pemerintah pusat telah menggelontorkan anggarannya.

"Jadi DAK-DAU yang menyangkut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah diserahkan pada daerah. Kita merasa daerah harus paham betul tugasnya ini," ungkapnya.

Masih banyaknya masalah pendidikan di daerah, dia mengimbau, pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki perhatian yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Terutama memerhatikan tingkat kesejahteraan guru.

"Paling tidak seperti UMR asal memang cukup ya, gak apa-apa. Karena kita juga paham pendidik di PAUD tidak full seperti sekolah seharian, paling 3 sampai 4 jam sehari. Tapi kalau dihargai jangan seperti bakul pecel lah, sehari hanya Rp 10 ribu," tukasnya.[son]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA