Formasi CPNS Garut Hanya Diberi 325 Kouta

Pemerintahan  SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 11:28:00 WIB | LAPORAN: M NUR EL BADHY

Formasi CPNS Garut Hanya Diberi 325 Kouta

Bupati Garut Rudy Gunawan/RMOLJabar

RMOLJabar. Pemkab Garut telah menerima surat dari pemerintah pusat terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dari ajuan Pemkab Garut ke pemerintah pusat, hanya tiga formasi yang disetujui.

Bupati Garut Rudy Gunawan, mengatakan tiga formasi yang disetujui itu terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Jumlah CPNS yang diberikan pemerintah pusat di lingkungan Pemkab Garut sekitar 300 orang.

"Jumlah CPNS untuk di Garut itu sekitar 325 orang. Suratnya baru kami terima dan sedang dikaji BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat)," ucap Rudy di Pendopo Garut, Senin (21/10).

Rudy menyebut, jika pihaknya sempat mengajukan penerimaan CPNS untuk formasi lain. Seperti akuntan, hukum, dan tenaga administrasi. Namun semua ajuan itu ditolak.

"Padahal CPNS di luar tiga formasi itu juga dibutuhkan. Di Pemda itu banyak yang sudah 33 tahun (jadi honorer) tapi tak bisa, tidak dikabulkan," katanya.

Dari tiga formasi yang disetujui pemerintah pusat, Rudy menuturkan tenaga kesehatan dan penyuluh paling banyak diterima. Terkait jumlah, Rudy mengaku belum mengetahui secara detail.

"Nanti coba ditanya ke BKD untuk lebih jelasnya. Saya juga baru terima surat itu (formasi CPNS)," ujarnya.

Rudy terlihat cukup kecewa dengan formasi CPNS yang diberikan pemerintah pusat. Meski begitu, tak banyak yang bisa diperbuat Pemkab Garut.

Terkait guru honorer dan tenaga kesehatan kategori 2 (K2) yang telah diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK), juga masih belum mendapat kepastian pengangkatan. Padahal PPPK tersebut telah diterima dan menunggu penggajihan.

"Katanya yah masih katanya, per 1 Desember 2019 akan digaji (guru dan tenaga kesehatan PPPK). Tapi kepastiannya belum saya terima. Kasihan juga sudah diangkat tapi belum digaji," katanya.

Surat dari Pemkab Garut telah dilayangkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk meminta penjelasan penggajihan PPPK. Ia berharap, pemerintah pusat bisa secepatnya memberi kepastian agar tak terus dinanti PPPK. [yud]

Komentar Pembaca
Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA