Jokowi Ingin ASN Kerja Maksimal, Seberapa Siap Purwakarta Melaksanakannya?

Oleh: Hamzah Zaelani Mar'ie

Sudut Pandang  SELASA, 22 OKTOBER 2019 , 21:19:00 WIB

Jokowi Ingin ASN Kerja Maksimal, Seberapa Siap Purwakarta Melaksanakannya?

Hamzah Zaelani Mar'ie/Repro

"SEKALI lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya. Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent."

"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat."

Dua kutipan di atas adalah Pidato perdana Presiden Joko Widodo saat dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2019 - 2024. Hal itu yang kemudian menjadi alasan rencana Pemangkasan Eselonisasi kedepan, selain tentunya harapan agar Birokrasi kedepan tak berbelit dan panjang.

Bicara soal birokrasi, khususnya kinerja Aparatur Sipil Negara baik dari Pusat hingga Daerah memang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Apalagi, KemenPan-RB melalui Deputi SDM pada 2016 lalu pernah menyampaikan setidaknya terdapat 42 persen PNS di Indonesia tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tentunya kita belum tahu pasti, berselang 3 tahun ini apakah persentase tersebut berhasil ditekan atau justru malah bertambah.

Angka ini tentunya sangat mengkhawatirkan apabila dikalkukasi dengan jumlah Aparatur Sipil Negara. Sebagai contohnya, jika di Kabupaten Purwakarta terdapat sekitar 7500 an ASN, maka terdapat 3.150 orang yang dikhawatirkan masuk dalam kategori tersebut berdasarkan persentase. Tentunya ini membuat anggaran yang keluar untuk belanja daerah terbuang percuma.

Dapat dibayangkan, apabila masing-masing ASN misalnya mendapatkan gaji Rp5 juta take home pay per bulannya, maka total terdapat Rp 15.750.000.000 uang Negara yang digunakan tidak efisien atau setara Rp189 miliar pertahunnya.

Tentunya angka yang sangat fantastis karena jumlah tersebut apabila dialokasikan untuk keperluan pembangunan misalnya, dapat digunakan untuk membangun Jembatan Tulang Beton sepanjang 42.000 km2, atau juga setara biaya BPJS Kesehatan untuk 315 ribu warga miskin dengan premi Rp 50.000 per bulannya.

Apalagi sejak tahun 2019 ini, Bupati Purwakarta menyampaikan pada Januari lalu akan mengalokasikan dana sebesar Rp205 miliar untuk keperluan Tunjangan Kinerja Daerah. Tunjangan ini memang tak akan begitu saja diberikan, karena menurut informasi pemberian tunjangan akan dilihat berdasarkan kehadiran serta prestasi yang dicapai oleh ASN.

Namun, apakah penilaian prestasi dilakukan berdasarkan hasil, atau justru masih berorientasi proses seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, tentunya ini juga menjadi pertanyaan.

Perlu diketahui juga, pada tahun 2019 ini berdasarkan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purwakarta oleh KemenPAN-RB berhasil meraih peningkatan dari CC menjadi B.

Hal ini tentunya kemudian dapat diklaim sebagai Puncak penilaian PNS dan unsur Pemerintahan yang merujuk pada kinerja, anggaran dan RPJMD yang telah dilaksanakan. Akan tetapi, tentunya kita juga khawatir penilaian ini juga hanya berorientasi pada proses, bukan pada hasilnya.

Sebagai penutup, terlepas dari itu semua tentunya kita semua berharap agar Aparatur Sipil Negara yang selama ini membutuhkan biaya cukup besar dalam Belanja Daerah dapat memberikan pengabdian terbaik dalam pekerjaannya.

Sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden Jokowi, Pemerintah harus mampu memberikan kebijakan yang positif, sehingga setiap program Pemerintah bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi juga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Agar kedepannya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai dengan baik, khususnya di Kabupaten Purwakarta ini.

Lantas, bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyikapi permasalahan ini? Tentunya kita berharap besar agar Pemerintah Kabupaten mampu bertindak cepat dan tepat guna meningkatkan kinerja ASN yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar pada proses saja.


Penulis adalah Ketua Umum DPW Gelar Nusantara Provinsi Jawa Barat.

Komentar Pembaca
Penyelamatan Bank Muamalat, Keniscayaan Presiden Jokowi Menjaga Legacy
Arimbi Vero

Arimbi Vero

SENIN, 18 NOVEMBER 2019

Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

Pejabat Dan Kepentingan Pribadi

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019

Gaduh Bujet

Gaduh Bujet

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019

Agama Angka

Agama Angka

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019

Prestasi BTP

Prestasi BTP

SABTU, 16 NOVEMBER 2019

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

Rizal Ramli Tidak Setuju Ahok Pimpin BUMN

MINGGU, 17 NOVEMBER 2019 , 03:13:53

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09

Gerbang DPRD Jabar Rusak

Gerbang DPRD Jabar Rusak

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 , 17:10:00

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

IMM Gelar DAD Di kampus STEBISMU Sumedang

SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 22:53:00

Bentrok Dengan Polisi, Puluhan Mahasiswa Luka Dievakuasi Ke UNISBA